Partai Komunis Indonesia: Partai terlarang di Indonesia

Comment

Awalnya Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Partai Komunis Hindia (PKH)  bernama ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) didirikan oleh Henk Sneevliet pada tanggal 23 Mei 1914.  ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) merupakan peleburan partai SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) dan Partai Sosialis Belanda.

Masuknya Henk Sneevliet di Hindia (Indonesia) ideologi komunis mulai berkembang kemudian mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging). Anggota dari ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) terdiri dari orang Belanda dan Hindia (Indonesia). 
Logo Partai Komunis Indonesia
Ideologi komunis mulai mempengaruhi seorang Semaun yang dekat dengan Henk Sneevliet. Awalnya Semaun merupakan anggota dari organisasi Sarikat Islam (SI) namun karena perbedaan Ideologi Sarikat Islam terbagi menjadi 2 (dua) yaitu SI Putih dipimpin oleh HOS Cokroaminoto dengan ideologi Pan-Islamisme dan SI Merah dipimpin oleh Seamun dengan Ideologi Komunisme. 

Kongres Sarikat Islam ke-5 menghasilkan keputusan setiap anggota tidak diperbolehkan merangkap keanggotaan dengan organisasi lain. Sementara Semaun dan Darsono yang juga aktif dalam organisasi perserikatan komunis Hindia akhirnya dikeluarkan dari organisasi Sarikat Islam (SI) mereka kemudian mendirikan serikat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Persatuan Vakbonded Hindia) pada 22 September 1922. Partai Komunis Indonesia (PKI) mengalami 3 (tiga) kali mengalami perubahan nama organisasi yaitu:
Pengurus Partai Komunis Indonesia
  1. Tahun 1914 ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) diganti dengan Partai Komunis Hindia (PKH)
  2. Tahun 1922 Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Persatuan Vakbonded Hindia)
  3. Tahun 1924 Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Persatuan Vakbonded Hindia) diganti menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI)
Partai Komunis Indonesia (PKI) dianggap sebagai organisasi pergerakan nasional sangat anti terhadap Pemerintahan Hindia Belanda.  Partai Komunis Indonesia (PKI) mengobarkan semangat anti penjajahan dengan ideologi kapitalis-liberalisme dikalangan para buruh.

Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin mengalami perkembangan yang sangat signifikan terbukti saat pemilu pertama Indonesia tahun 1955 PKI menduduki peringkat ke-4 (empat) suara terbanyak. Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil menyusup dipemerintahan Soekarno dan semakin diuntungkan dengan kebijakan politik Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
Suasana Penangkapan Simpatisan PKI
Cita-cita Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan Komunis menjadi awal kehancuran kemunis.  Partai Komunis Indonesia (PKI) menunjukan sikap yang buruk terhadap Indonesia dengan melakukan berbagai aksi pemberontahan. Ada 2 (Dua) Pemberontakan yang pernah dilakukan oleh PKI terhadap pemerintahan Indonesia yaitu:
  1. Pemberontakan PKI Madiun 1948
  2. Gerakan Tigapuluh September G30S/PKI
Gerakan Tigapuluh September 1965 G30S/PKI menandai kehancuran PKI dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor 25 Tahun 1966 secara hukum Partai Komunis Indonesia dibubarkan dan segala aktivitas organisasi dan ditetapkan sebagai partau terlarang di Indonesia.

Indische Partij: Partai politik pertama Hindia Belanda

Comment
Indische Partij adalah organisasi yang bergerak dibidang politik dan pertama berdiri di nusantara masa pemerintahan Hindia Belanda. Pulau-pulau yang sekarang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia dikenal dengan istilah nusantara yang kala itu disebut oleh Belanda dengan sebutan Hindia. Belanda kemudian mendirikan pemerintah di Nusantara dengan sebutan pemerintahan Hindia Belanda.
logo Indische Partij
Indische Partij didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di kota Bandung oleh tiga serangkai yaitu E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Dowes Dekker (Ki Hadjar Dewantara). Sebagai ketua Idische Partij dipilih E.F.E Douwes Dekker seorang keturunan campuran dari ayahnya asli Belanda dan ibunya penduduk pribumi nusantara.

Berdirinya Indische Partij dilatar belakangi adanya diskriminasi mengarah ke rasisme antara asli Belanda, Eropa campuran, dan keturunan campuran Belanda dengan penduduk pribumi. Indische Partij terdiri dari peranakan keturunan eropa menimbulkan terbatasnya jumlah anggota dalam organisasi. Hal ini disadari betul oleh Indische Partij kemudian berusaha menghimpun keanggotaan dari masyarakat primbumi (bumi putera). Usaha yang dilakukan oleh Indische Partij untuk bekerja sama dengan masyarakat pribumi nusantara dengan melakukan usaha-usaha berikut:

  1. Menyerap cita-cita nasional Hindia yaitu kemerdekaan
  2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan
  3. Memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antaragama
  4. Memperbesar pengaruh mendukung Hindia di pemerintahan
  5. Berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia
  6. Dalam pengajaran, harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah.
Tujuan utama Indische Partij sangat jelas yaitu menuntut kemerdekaan bagi Hindia (sekarang Indonesia) di pemerintahan kerajaan Belanda. Tujuan-tujuan organisasi Indische Partij yang ingin dicapai diantaranya:
  1. Membangun rasa patriotisme seluruh rakyat Indonesia terhadap Indonesia yang merupakan tanah airnya.
  2. Menerapkan kerjasama yang didasarkan pada persamaan ketatanegaraan.
  3. Memajukan tanah air Indonesia.
  4. Mempersiapkan kehidupan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang merdeka.
Tokoh Tiga Serangkai
Ditangkap dan diasingkannya tokoh-tokoh tiga serangkai pendiri Indische Partij melatar belakangi dibubarkannya organisasi ini pada 4 Maret 1913 karena menentang perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte dari Francis. R.M. Suwardi Suryaningrat menulis artikel dengan judul Andaikan aku seorang Belanda (Als ik een Nederlander was). Dr. Cipto Mangunkusumo menulis artikel Kekuatan dan Ketakutan (Kracht of Vrees), dan Dowes Dekker menulis Pahlawan kita: Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat (Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningrat). Douwes Dekker dibuang ke Kupang, NTT sedangkan Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda.

Indische Partij kemudian dibubarkan pada 4 Maret 1913 dengan alasan menetang pemerintahan Hindia Belanda. Keberadaan Indische Partij dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan Hindia Belanda karena membangkitkan nasionalisme masyarakat pribumi yang dapat mendorong perlawanan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Hindia. Ditambah lagi cita-cita atau slogan dari Indische Partij yaitu Hindia Untuk Hindia (Indie voor Indiers).

Muhammadiah: Organisasi keagamaan pelopor pendidikan bagi kaum perempuan

Comment
Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi berasal dari nama Nabi Muhammad sehingga organisasi Muhammadiyah dikenal sebagai pengikut ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. 

Muhammadiyah didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 dan sebagai ketua organisasi . K. H. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan merupakan anak ke-4 dari 7 bersaudara. Ayah K.H. Ahmad Dahlan merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta.
Logo Muhammadiyah
Organisasi Muhammadiyah bergerak dibidang Agama dan pendidikan dengan didasarkan pada ajaran Islam. Muhammadiyah yang diketuai oleh K.H. Ahmad Dahlan juga sebagai pelopor gerakan perempuan dengan membentuk organisasi Aisyiyah tahun 1917. Tujuan dibentuknya Aisyiyah agar kaum perempuan turut aktif dalam menanamkan ajaran Islam dan memajukan kehidupan kaum perempuan.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itulah K.H. Ahmad Dahlan melakukan gerakan pembaharuan untuk mengembalikan kegiatan dakwah sesuai dengan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis.


K.H. Ahmad Dahlan
Muhammadiya memiliki beberapa organisasi otonom yakni:
  1. 'Aisyiyah organisasi Wanita Muhammadiyah
  2. Pemuda Muhammadiyah
  3. Nasyiatul Aisyiyah Putri Muhammadiyah
  4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
  5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
  6. Hizbul Wathan Gerakan kepramukaan
  7. Tapak Suci Putera Muhammadiyah (Perguruan silat)
Sampai saat ini organisasi Muhammadiyah masih kokoh berdiri di Indonesia. Berbagai pencapaian gemilang dari organisasi Muhammadiyah yang mampu membangun sekolah-sekolah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga sosial dan membangun fasilitias kesehatan. Sangatlah wajar jika Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang besar di Indonesia setelah NU Nahdlatul Ulama.

Sarekat Islam: Organisasi Dagang Pertama di Indonesia

Comment
Sarekat Islam (SI) awalnya bernama Sarikat Dagang Islam (SDI) diririkan oleh Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905 merupakan organisasi dibidang perdagangan bertujuan menghimpun para pedagang Islam agar mampu bersaing dengan pedagang asing.
HOS Cokroaminoto Pemimpin SI Putih
Atas usul dari HOS Tjokroaminoto dalam kongres pertama di kota Solo tahun 1906 Sarekat Dagang Islam (SDI) diubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Tujuan organisasi yang tadinya fokus pada kegiatan perdagangan (ekonomi) kemudian mulai memasuki bidang politik. Tujuan Sarekat Islam (SI) dijabarkan dalam anggaran dasar organisasi yaitu: 
  1. Mengembangkan jiwa dagang
  2. Membantu anggota dalam membangun usaha
  3. Meningkatkan derajat rakyat dengan kegiatan pengajaran
  4. Memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam
  5. Hidup menurut perintah Allah

Sarekat Islam (SI) berhasil melaksanakan kongres selama berdirinya organisasi, yaitu
  1. Kongres Sarekat Islam Pertama dilaksanakan pada 26 Januari 1913 di Surabaya
  2. Kongres Nasional Sarekat Islam kedua di surakarta 20-27 Oktober 1917
  3. Kongres Sarekat Islam ke tiga di Bandung 17-24 Juni 1916.
  4. Kongres Nasional Sarekat Islam Ke empat di Surabaya 26 Oktober-2 Nopember 1919
  5. Kongres Nasional Sarekat Islam Ke Lima di Surabaya 1921
  6. Kongres Nasional Sarekat Islam Keenam di Surabaya 1921
  7. Kongres Nasional Sarekat Islam ke Tujuh di Madiun 1923
  8. Kongres Nasional Islam di Yogyakarta 1925
Sarekat Islam mengalami keretakan dalam tubuh organisasi. Keretakan tersebut disebabkan oleh masuknya pahap sosialisme revolusioner komunis yang disebarkan oleh H.J.F.M Sneevliet dengan mendirikan organisasi ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) tahun 1914. Sarekat Islam (SI) kemudian terbagi menjadi dua golongan yaitu SI Putih dan SI Merah setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari organisasi Sarekat Islam.
Semaun Pemimpin SI Merah
Sarekat Islam (SI) putih diketuai oleh HOS Tjokroaminoto berhaluan kanan masih mempertahankan ideologinya yaitu Pan-Islamisme. Sedangkan Sarekat Islma (SI) merah yang diketuai oleh Semaun berhaluan kiri dengan ideologi sosialisme-komunisme.

Budi Utomo: Pelopor Kebangkitan Nasional Indonesia

Comment
Berdirinya Budi Utomo (BU) pada tanggal 20 Mei 1908 atas inisiatif dr. Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo melakukukan perjalanan di pulau Jawa bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat membicarakan tentang pendidikan untuk membentuk generasi bangsa yang cerdas dan perduli terhadap bangsa namun terkendala dana pendidikan (dana pelajar) yang minim. dr. Wahidin Sudirohusodo kemudian menemuai mahasiswa STOVIA ( School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) yaitu dr.Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji.

Pada tanggal 20 Mei 1908 dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo (BU) sekaligus menjabat sebagai ketua dan M. Soelaiman menjabat sebagai wakil ketua. Kata Budi Utomo berasal dari bahasa sansekerta yaitu Budhi artinya budi atau akal,dan Uttama artinya tingakatan terbaik.
Budi Utomo (BU) adalah organisasi pemuda yang peduli terhadap pendidikan menyikapi masalah yang ditemui oleh dr. Wahidin Sudirohusodo yaitu minimnya dana pendidikan (dana pelajar). Untuk mengatasi masalah tersebut Budi Utomo (BU) melakukan pengalangan dana pelajar (Study Found). 


Tujuan berdirinya Budi Utomo (BU) adalah mengangkat martabat bangsa dengan memajukan dunia pendidikan. Ada 4 (empat) tujuan utama Budi Utomo (BU) yaitu:

  1. Memajukan pengajaran
  2. Memajukan pertanian, peternakan, perdagangan
  3. Memajukan teknik industri
  4. Menghidupkan kembali kebudayaan
Budi Utomo mengalami perkembangan penting pada masa kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo. Budi Utomo (BU) masa kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo istilah  tanah air Indonesia mulai berkembang diperkenalkan oleh seorang keturunan Indo-Belanda yaitu Dowes Dekker. Namun perjuangan Budi Utomo tidak sampai kepada usaha mencapai kemerdekaan bangsa dari penjajahan.
Mahasiswa STOVIA
Budi Utomo (BU) berhasil mengadakan kongres sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Kongres Pertama Budi Utomo (BU) pada tanggal 3 - 5 Oktober 1908 dan Kongres kedua Budi Utomo (BU) pada tanggal 11-12 Oktober 1909.

Kongres Pertama Budi Utomo (BU) pada tanggal 3 - 5 Oktober 1908. Hasil kongres pertama budi utomo menghasilkan keputusan yaitu:
  1. Budi Utomo bergerak dibidang sosial, budaya, dan pendidikan
  2. Memajukan pendidikan melalui kegiatan pengajaran
  3. Budi Utomo meliputi daerah Jawa dan Madura
  4. Membentuk 7 (tujuh) cabang organisasi dan memilih Raden Adipati Tirtokoesoemo (mantan bupati Karanganyar) sebagai ketua pusat Budi Utomo
Kongres kedua Budi Utomo (BU) pada tanggal 11-12 Oktober 1909 tidak menghasilkan keputusan apapun. Dalam kongres tersebut dr, Cipto Mangunkusumo menyampaikan gagasan agar keanggotaan Budi Utomo  tidak hanya dari ketirunan bangsawan saja tetapi juga keturunan Hindia Belanda namun usulnya ditolak. Setelah kongres pemuda kedua itu dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo.
 
Budi Utomo mengalami kemerosotan bersamaan dengan munculnya organisasi-organisasi baru seperti Sarikat Islam (SI), dan Indische Partij yang sudah bergerak dibidang politik. Kondisi ini kemudian membuat arah tujuan Budi Utomo mulai melirik bidang politik.
dr. Sutomo pendiri Budi Utomo
Pada Tahun 1935 Budi Utomo (BU) secara resmi dibubarkan. Penyebab dibubarkannya Budi Utomo yaitu:
  1. Mementingkan golongan bangsawan saja dalam hal pendidikan
  2. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam organisasi Budi Utomo
  3. Daerah organisasi sempit hanya daerah Jawa dan Madura
  4. Kepengurusan Budi Utomo didominasi golongan tua
  5. Persaingan jabatan dalam organisasi
Untuk mempertahankan keberadaannya organisasi Budi Utomo pernah melebur atau bergabung dengan organisasi lain yaitu:
  1. Tahun 1928 organisasi Budi Utomo menjadi anggota PPPKI (Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Kebangsaan Indonesia)
  2. Tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan organisasi pergerakan lainnya dan membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra).
Budi Utomo pelopor kebangkitan nasional karena peduli terhadap nasib bangsa dengan mengadakan kegiatan pengajaran menciptakan generasi bangsa yang cerdas dan bermartabat. Itu artinya  keberdaan budi utomo sebagai pelopor munculnya nasionalisme Indonesia.

Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia

Comment
Perkembangan pergerakan nasional Indonesia diawali dengan munculnya organisasi-organisasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.  Politik Etis yang diterapkan di Indonesia saat Ratu Wilhelmina naik tahta pada 17 September 1901 menyampaikan pidato dihadapan parlemen bahwa Belanda memiliki panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa Indonesia.

Menanggapi pidato Ratu Wilhelmina politik Etis disebut juga dengan Trias Van Deventer diberlakukan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam politik etis yaitu edukasi, irigasi dan migrasi. Kebijakan politik etis di bidang pendidikan (edukasi) langsung memberikan dampat positif bagi pola pikir masyarakat Indonesia kala itu mendorong munculnya nasionalisme bangsa Indonesia dan lahirnya golongan terpelajar yang memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia melalui organisasi-organisasi yang bersifat nasional.
Ratu Wilhelmina
Organisasi pergerakan nasional merupakan bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan dengan cara diplomasi. Organisasi pergerakan nasional Indonesia memiliki bermacam-macam tujuan dan kepentingan namun sama-sama memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. Sarekat Islam (SI). Awalnya Sarekat Islam (SI) disebut Sarekat Dagang Islam (SDI) didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Atas usul H.O.S. Cokroaminoto Sarekat Dagang Islam (SDI) diubah menjadi Sarikat Islam (SI). Sarikat Islam adalah organisasi yang menentang pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi masyarakat pribumi Indonesia. Sarikat Islam adalah organisasi yang bergerak dibidang perdagangan.
  2. Budi Utomo, lahirnya Budi Utomo dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dimana kondisi pendidikan saat itu sangat kekurangan biaya operasional. dr. Wahidin Sudirohusodo kemudian menemui mahasiswa STOVIA salah satu adalah dr. Sutomo. Pada 20 Mei 1908 Budi utomo didirikan oleh dr. Sutomo sekaligus menjabat sebagai ketua. Tujuan organisasi Budi Utomo yaitu memajukan pendidikan salah satu upaya yang dilakukan yaitu menggalang dana untuk kepentingan pendidikan.
  3. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 diketuai oleh K. H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah bergerak dibidang pendidikan dengan didasarkan pada ajaran Islam.
  4. Indische Partij (IP). Indische Partij (IP) dipelopori oleh tiga tokoh yang dikenal dengan sebutan tiga serangkai yaitu Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo). Indische Partij (IP) bergerak dibidang politik dengan semangat nasionalisme yang tinggi.
    Tiga Serangkai
  5. Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI didirikan pada tanggal 9 Mei 1914 diketuai oleh Semaun. Partai Komunis Indonesia (PKI) bergerak dibidang politik.
  6. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo memiliki makna tiga tujuan mulia, organisasi ini diketuai oleh R. Satiman Wiryosanjoyo. Tujuan Trikoro Darmo yaitu mempersatukan seluruh pemudan yang berada di daerah Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok.
  7. Taman Siswa. Suwardi Suryaningrat dikenal dengan Ki Hajar Dewantara peduli terhadap dunia pendidikan kemudian mendirikan Taman Siswa tanggal 3 Juli 1922. Tanggal berdirinya Taman Siswa diperingati sebagai hari pendidikan nasional di Indonesia.
  8. Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada tanggal 4 Juli 1927 diketua oleh Ir. Soekarno. PNI adalah organisasi yang secara langsung menentang penjajahan Belanda salah satu tujuan utama PNI adalah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia bertujuan meningkatkan berbagai bidang diantaranya perdagangan, pendidikan, agama, dan politik . Walaupun memiliki tujuan yang berbeda tetapi organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia sama-sama berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia. 

UNCLOS dan Deklarasi Djuanda Menegaskan Kedaulatan Laut Indonesia

Comment
Baru-baru ini terjadi ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok ,pasalnya penjaga pantai Tiongkok kedapatan sedang berlayar menjaga kapal ikan yang juga merupakan warga Tiongkok di wilayah Indonesia di kepulauan Natuan. Lantas apa yang menjadi alasan kuat pihak Indonesia bahwa wilayah laut kepulauan Natuna merupakan wilayah kedaulatan Indonesia! Berikut penjelasannya

Batas laut kekuasaan sebuah negara dibahas dalam konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Konvensi hukum laut internasional dalam bahasa Ingris United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Logo UNCLOS
Konvensi hukum laut internasional atau dalam bahasa Ingris United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dari tahun 1956 - 1982. Pelaksanaan UNCLOS hingga 3 (Tiga) kali karena banyak pertentangan dan sengketa batas perairan laut saling klaim wilayah. 3 (Tiga) konferensi UNCLOS yang dilaksanakan oleh PBB yaitu:

Konvensi hukum laut internasional (UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea) 1 (pertama)

UNCLOS I dilaksanakan pada tahun 1956 di Jenewa Swiss menghasilkan 4 (empat) keputusan yang disimpulkan pada tahun 1958 yaitu:
  1. Laut Teritorial merupakan wilayah kekuasaan sebuah negara dihitung 12 mil / 19 km dari garis pantai saat surut. Laut Teritorial mulai diberlakukan secara internasional pada 10 September 1964.
  2. Landasan Kontinental merupakan wilayah laut yang diukur dari lanjutan sebuah kontinen atau benua yang berada di dasar lautan. Landasan Kontinental diukur 200 mil dari batas landas kontinen. Landasan Kontinental mulai berlaku pada 10 Juni 1964.
  3. Laut Tinggi / Laut Internasional adalah laut yang tidak memiliki kedaulatan artinya setiap negara dapat melakukan aktifitas didaerah laut internasiona. Laut internasional mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1962
  4. Pemanfaatan sumber daya alam yang berada di Laut Internasional kemudian diatur dalam Konvensi Perikanan dan Sumber Daya Hidup Laut Internasional dan diberlakukan pada tanggal 20 Maret 1966. 
Konvensi hukum laut internasional (UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea) 2 (kedua)

UNCLOS II diselengarakan tahun 1960 tidak melahirkan sebuah keputusan baru mengenai batas laut sebuah negara.

Konvensi hukum laut internasional (UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea) 3 (ketiga)

UNCLOS III berlangsung dari tahun 1973 - 1982. UNCLOS III menghasil keputusan yaitu
  1. Menegaskan tentang perairan internal sepanjang garis pantai dan Laut Teritorial 12
  2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil / 322 km 
Batas Laut Setelah UNCLOS III
    Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 

    Sebelum dilaksanakan deklarasi djuanda batas wilayah Indonesia didasarkan pada hukum laut Teritoriale Zeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Keputusan hukum laut  TZMKO 1939 menyebabkaan wilayah Indonesia terpisah-pisah oleh laut diantara pulau yang bebas dilewati oleh kapal asing tentunya mengancam kedaulatan bangsa Indonesia.

    Perdana menteri Indonesia saat itu yaitu Djuanda Kartawidjaja menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsif negara kepulauan (Archipelagic State) sehingga keseluruhan laut yang berada diantara pulau-pulau menjadi wilayah Indonesia. Keputusan ini ditetapkan melalui UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. 

    Melalui perjuangan yang panjang akhirnya deklarasi djuanda disetujui dalam UNCLOS III dan ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Setelah disetujui Deklarasi Djuanda wilayah Indonesia menjadi sangat luas yang awalnya  2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km²

    Kesimpulan bahwa batas laut terluar sebuah negara diukur berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif yaitu 200 mil atau sekitar 322 km dari garis pantai. Negara lain boleh melewati zona ekonomi eksklusif tetapi tidak boleh melakukan penangkapan ikan.

    Perubahan UUD 1945 Amandemen Pertama

    Comment
    Amandemen 1  (pertama) dilaksanakan tanggal 14-21 Oktober 1999  dalam Sidang Umum MPR 1999 terjadi beberapa perubahan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia pada pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21. Perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap pasal UUD 1945 hasil amandemen pertama sebagai berikut:
    Amien Rais Ketua MPR pada
    amandemen UUD 1945 pertama
    1. Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, diubah menjadi (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
    2. Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
    3. Pasal 9 (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
      Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
      "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
      Janji Presiden (Wakil Presiden):
      "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". Diubah menjadi: (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
      Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
      "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
      Janji Presiden (Wakil Presiden):
      "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".
      (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
    4. Pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul, (2) Presiden menerima duta negara lain, diubah menjadi (1) Presiden mengangkat duta dan konsul, (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
    5. Pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi diubah menjadi (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
    6. Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan diubah menjadi Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
    7. Pasal 17 (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, (3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan diubah menjadi (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
    8. Pasal 20 (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, (2) Jika sesuatu rantjangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu, diubah menjadi (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (3) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (4) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan
    9. Pasal 21 (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu, diubah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.
    Hasil amandemen 1 (pertama) UUD 1945 secara umum yaitu:
    1. Fokus pada kekuasaan eksekutif dimana kebijakan presiden harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pembatasan masa jabatan presiden 
    2. Dalam kekuasaan legislatif khususnya Dewan Perwakilan Rakyat diberikan hak dalam menyusun rancangan undang-undang. 

    Amandemen UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

    Comment
    Undang-undang dasar negara republik Indonesia yang disingkat dengan UUD 1945 diresmikan sebagai konstitusi negara dalam sidang PPKI ke-2 pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi negara bukanlah satu-satunya yang berlaku di Indonesia ada beberapa konstitusi yang silih berganti untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi baik dibidang politik, sosial, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu:
    Gedung DPR-MPR RI
    1. UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
    2. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949.
    3. Periode Berlakunya UUDS 1950.
    4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999.
    5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang.
    UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia juga mengalami 4 (empat) kali amandemen yang terjadi dari tahun 1999-2002 dalam sidang MPR berikut penjabarannya:
    • Amandemen 1 tanggal 14-21 Oktober 1999  dalam Sidang Umum MPR 1999
    • Amandemen 2 tanggal 7-18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR 2000
    • Amandemen 3 tanggal 1-9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR 2001
    • Amandemen 4 tanggal 1-11 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR 2002
    Ada beberapa ketentuan yang disepakati oleh MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 yaitu:
    1. Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945
    2. Mempertahankan Bentuk Negara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
    3. Menegaskan sistem pemerintahan Indonesia yaitu presidensial
    Amandemen terhadap UUD 1945 1999-2002 terjadi beberapa perubahan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia pada beberapa pasal yaitu:
    1. Perubahan UUD 1945 pada amandemen pertama adalah pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21
    2. Perubahan UUD 1945 pada amandemen kedua adalah pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 36
    3. Perubahan UUD 1945 pada amandemen ketiga adalah pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24
    4. Perubahan UUD 1945 pada amandemen keempat adalah pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34 dan 35.
    Jadi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945 masa Demokrasi Terpimpin. UUD 1945 merupakan konstitusi negara republik Indonesia yang berlaku sekarang namun mengalami beberapa perubahan dalam kurun waktu 1999-2002. 

    Bela Negara Membangun Cinta Tanah Air

    Comment
    Bela negara merupakan hak dan kewajiban setap warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Bela negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27 dan pasal 30. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara". UUD 1945 pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara", UUD 1945 pasal 30 ayat 2 usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

    Bela negara program pemerintah membangun kecintaan terhadap bangsa dan negara yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Pada hakikatnya bela negara berbeda dengan wajib militer. 
    Bela negara dilakukan pelatihan fisik berupa baris-berbaris dan teori mengenai lima nilai dasar yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, meyakini pancasila sebagai ideologi negara, dan memiliki kemampuan dasar dalam bela negara baik fisik maupun non fisik. Jadi bela negara adalah usaha untuk menanamkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan nilai-nilai yang terkadung dalam pancasila untuk menjaga keutuhan bangsa.

    Wajib militer adalah pelatihan militer bagi warga negara khusunya laki-laki usia 18-27 tahun yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, keberanian dan kemandirian seorang yang sifatnya wajib untuk menjaga keamanan negara.

    Dengan adanya program pemerintah bela negara diharapkan masyarakat semakin mencintai bangsa dan negara. Program bela negara juga dapat menjadi salah satu solusi untuk menangkan Radikalisme dan Terorisme  di Indonesia yang dapat mengancam keamanan negara. Sikap intoleran yang terjadi di Indonesia juga dapat disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pancasila melalui program bela negara diharapkan masyarakat semakin memahami pancasila sebagai ideologi negara dan mempraktekannya dalam kehidupan didalam masyarakat. Program bela negara juga dapat memupuk munculnya nasionalisme bangsa Indonesia.